KONTRIBUSI GURU BAGI PEMBANGUNAN DESA

KONTRIBUSI GURU BAGI PEMBANGUNAN DESA

Disusun dan diedit ulang
oleh:
Arip Nurahman dan Ayahanda Wawan Nurwana
Indonesia University of Education

&

Follower Open Course Ware at MIT-Harvard University, U.S.A.

Teaching may be carried out informally, within the family (see Homeschooling) or the wider community. Formal teaching may be carried out by paid professionals. Such professionals enjoy a status in some societies on a par with physicians, lawyers, engineers, and accountants (Chartered or CPA).

A teacher's professional duties may extend beyond formal teaching. Outside of the classroom teachers may accompany students on field trips, supervise study halls, help with the organization of school functions, and serve as supervisors for extracurricular activities. In some education systems, teachers may have responsibility for student discipline.

Around the world teachers are often required to obtain specialized education and professional licensure. The teaching profession is regarded for having a body of specialised professional knowledge, codes of ethics and internal monitoring.

There are a variety of bodies designed to instill, preserve and update the knowledge and professional standing of teachers. Around the world many governments operate teacher's colleges, which are generally established to serve and protect the public interest through certifying, governing and enforcing the standards of practice for the teaching profession.

The functions of the teacher's colleges may include setting out clear standards of practice, providing for the ongoing education of teachers, investigating complaints involving members, conducting hearings into allegations of professional misconduct and taking appropriate disciplinary action and accrediting teacher education programs. In many situations teachers in publicly funded schools must be members in good standing with the college, and private schools may also require their teachers to be college members. In other areas these roles may belong to the State Board of Education, the Superintendent of Public Instruction, the State Education Agency or other governmental bodies. In still other areas Teaching Unions may be responsible for some or all of these duties.

I. Pendahuluan

Pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh bangsa dan negara kita berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak. Dan rakyat banyak itu bermukim di daerah pedesaan. Data statistik (2000) menunjukkan, kurang dari 20% penduduk Indonesia bertempat tinggal di kota-kota, sedangkan selebihnya, atau lebih dari 80% hidup di daerah pedesaan. Mengingat demikian besarnya sumber daya manusia desa ini, ditambah dengan potensi sumber daya alam sebagian terbesar ada di kawasan pedesaan, serta dilihat dari strategi pertahanan dan keamanan nasional, maka sesungguhnya basis pembangunan nasional adalah di pedesaan.

Keberhasilan pembangunan pedesaan pada gilirannya berarti keberhasilan pembangunan nasional. Sebaliknya, ketidakberhasilan pembangunan pedesaan berarti pula ketidakberhasilan pembangunan nasional. Apabila pembangunan nasional digambarkan sebagai suatu titik, maka titik pusat dari lingkaran tersebut adalah pembangunan pedesaan.

II. Permasalahan Pokok Pembangunan Pedesaan

Menyadari betapa pentingnya pembangunan pedesaan dalam konteks pembangunan nasional, mengharuskan perlunya perhatian istimewa diberikan untuk pembangunan desa. Meskipun begitu, pembangunan pedesaan tidak dapat dipacu seirama dengan laju pembangunan di sektor-sektor lain. Kalau laju pembangunan di bidang-bidang lain dapat berjalan cepat, bahkan sudah "lari-lari anjing", maka pembangunan pedesaan masih "merangkak" tak ubahnya orang sakit encok yang baru mulai latihan berjalan.

Tersendat-sendatnya pembangunan pedesaan antara lain disebabkan oleh tiga permasalahan pokok, yaitu :
1. Potensi sumber-sumber alam belum dikelola secara optimal
2. Mutu tenaga kerja rendah
3. Sikap manusia dan fungsi kelembagaan di pedesaan belum sejalan dengan gerak pembangunan
Kalau ketiga permasalahan pokok tersebut diperas, maka permasalahan pokok-tunggal dalam pembangunan desa terletak pada faktor manusianya. Masalah kedua dan ketiga jelas merupakan masalah peningkatan mutu manusia. Sedangkan permasalahan pertama adalah sebagai akibat dari permasalahan kedua dan ketiga.

III. Membangun Manusia Pedesaan

Dengan demikian, maka sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah "membangun manusia pedesaan" itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hakikat pembangunan nasional, yakni "pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia".

Seiring dengan itu, pembangunan pun menghendaki keikutsertaan dari seluruh warga negara tanpa terkecuali. Karena selama ini kita menganggap, pembangunan adalah semata-mata tugas pemerintah. Ini keliru. Sebab kalau dianalisis, peranan pemerintah dalam pembangunan manusia itni dapat dijelaskan dengan menggunakan model sederhana seperti tergambar di bawah ini.

P e m b a n g u n a n N a s i o n a l

Pembangunan Pedesaan

P e m b a n g u n a n N a s i o n a l

Dari gambar sederhana ini terlihat, bahwa pembangunan manusia merupakan titik sentral pembangunan pedesaan dan pembangunan nasional. Dalam kerangka analisis demikian, peranan pemerintah di samping mengarahkan dan mendorong pembangunan nasional-yang di dalamnya tercakup pembangunan pedesaan-, diusahakan pula agar secara langsung mampu menyentuh manusianya.

IV. Keberhasilan Pembangunan

Berdasarkan pemikiran di atas, maka partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus makin meluas dan merata. Untuk itu perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan, serta terwujudnya kreativitas dan otoaktivitas di kalangan rakyat.

Jadi, kunci utama keberhasilan pembangunan sesungguhnya terletak pada para pelakunya, yaitu seluruh warga masyarakat. Karena pada dasarnya manusia Indonesia itulah yang harus mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, harus mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan kesatuan, harus mengusahakan perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta mengupayakan lingkungan pergaulan dunia yang penuh persahabatan dan perdamaian.

V. Dua Pertimbangan Pokok

Dalam tulisan ini, penulis hanya menyoroti keterlibatan sebagian warga negara Indonesia yang berprofesi guru, khususnya para guru di daerah pedesaan, dalam pembangunan desa.

Pemilihan "guru desa" ini dilakukan dengan dua pertimbangan pokok. Pertama, setiap warga negara Indonesia digugat untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dalam pembangunan. Kedua, para guru yang bertugas di pedesaan lebih banyak daripada yang bertugas di kota-kota, dan mereka merupakan kelompok yang berpengaruh bagi masyarakat desa, sehingga amatlah menarik untuk diangkat ke permukaan peranan yang dapat mereka mainkan dalam pembangunan desa.

VI. Guru Desa versus Guru Kota

Guna mengetahui betapa besarnya peranan yang dapat dimainkan guru desa bagi pembangunan, terlebih dulu kita harus membuat semacam komparasi antara guru desa dan guru kota. Dari sini kita bisa memperoleh gambaran tentang besar-kecilnya peranan mereka terhadap pembangunan. Sebab meskipun sama-sama berprofesi "guru", tetapi peran dan peranan yang dapat dilakoni oleh keduanya tidaklah serupa. Perbedaan ini di antaranya ditandai oleh status kedinasan, status sosial, dan kondisi ekonominya.

(1) Status Kedinasan
Para guru di pedesaan sebagian terbesar berdinas di SD, dan sedikit saja yang bekerja di SMP atau SMA. Keadaan ini antara lain ditimbulkan oleh adanya SD-SD Inpres yang merambah ke segenap pelosok tanah air, di sepanjang pesisir pantai hingga ke puncak-puncak bukit pegunungan. Sedangkan pendirian SMP biasanya berlokasi di ibukota kecamatan dan kehadiran SMA umumnya di tingkat ibukota kewedanaan. Wajarlah, andaikan jumlah guru SD yang bertuga di pedesaan jauh melampaui guru SMP dan SMA, sehingga guru desa acapkali dikonotasikan sebagai guru SD.

Di daerah perkotaan, para guru merata menyebar dari mulai SD hingga SMA. Heterogenitas dinas guru kota ini mengakibatkan tidak adanya konotasi seragam untuk menyebutkan siapakah guru kota itu. Yang dimaksud dengan guru kota itu, ya guru SD, guru SMP, dan guru SMA (termasuk MA/SMK). Dari sudut kepegawaian, guru desa umumnya berstatus pegawai negeri sedangkan guru kota beranekaragam, ada yang berstatus pegawai negeri dan ada pula yang bukan pegawai negeri.

(2) Status Sosial
Berlainan dengan rekannya sesama guru yang bertugas di kota, guru desa mempunyai status yang relatif "istimewa" dalam lingkungan masyarakatnya, masyarakat desa. Sebab kedudukan guru desa menempati strata sosial yang setara dengan tokoh-tokoh formal dan informal yang berada di desa. Guru merupakan kelompok intelektual pada masyarakat desa. Sehingga tidaklah mengherankan bila lembaga kemasyarakatan di tingkat desa sampai dengan organisasi politik, banyak dipimpin dan digerakkan oleh para guru. Bahkan pada desa-desa yang terisolasi dan terpencil jauh dari jalan raya atau daerah-daerah sekitarnya, guru itu benar-benar "digugu" dan "ditiru", gurulah nara sumber utama bagi masyarakat desa tersebut.

Tak berlebihan kiranya jika keadaan seperti itu tidak diperoleh rekan-rekannya yang bertugas di daerah perkotaan. Meskipun guru kota merupakan kelompok intelektual juga di masyarakatnya, namun kedudukan mereka sebagai anggota kelompok ini di kota, terlebih lagi di kota-kota besar, tidaklah kentara atau samar-samar. Karena kedudukan intelektual kota lazimnya diraih oleh para mahasiswa, sarjana, atau kaum cerdik cendekia lainnya yang non-guru seperti budayawan, politisi, birokrat, dan sebagainya. Sehingga boleh jadi guru kota bisa terlihat menonjol statusnya di tingkat RT atau RW belaka.

(3) Kondisi Ekonomi
Oleh karena guru desa itu kebanyakan guru SD, sedangkan guru kota itu bervariasi antara guru SD, SLTP, dan SLTA serta kalau diambil rata-rata penghasilan mereka per bulan, maka tentu saja pendapatan guru kota cenderung akan lebih besar daripada guru desa. Akan tetapi, bila dikaitkan dengan kondisi riil sehari-hari, ternyata biaya kebutuhan hidup di kota relatif lebih tinggi daripada di desa. Maka besarnya jumlah penghasilan seorang guru kota itu tidaklah berarti banyak dalam menopang kehidupan ekonominya, yakni dikaitkan dengan kebutuhan hidup yang bertubi-tubi datangnya. Kondisi seperti inilah antara lainnya mendorong beberapa orang guru untuk mencari penghasilan tambahan di luar kegiatan mengajarnya. Walaupun mereka sudah memperoleh tambahan penghasilan, namun kondisi ekonomi mereka tetap saja bukan yang paling baik dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya. Rasa-rasanya belum pernah terdengar berita, mayoritas penghuni perumahan mewah/real estate atau kawasan elite suatu kota ditinggali oleh para guru. Paling banter mereka cuma bermukim di rumah-rumah Perumnas/BTN atau bukan di kawasan elite suatu kota.

Agaknya nasib guru desa masih mendingan dibandingkan dengan guru kota. Kendatipun penghasilan mereka tidak lebih besar daripada guru kota bahkan cenderung lebih kecil, tetapi "alam" pedesaan masih bersikap "ramah" terhadap mereka. Sebab alam pedesaan masih mencerminkan suasana kehidupan yang cenderung bersahaja. Kalaupun terdapat gaya hidup konsumerisme, ini akibat pengaruh dari luar desa dan biasanya datang dari kota. Andaikan para guru yang bertugas di desa mau menyelaraskan gaya hidupnya dengan masyarakat desa lainnya, niscaya penghasilannya selama sebulan itu akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apalagi bila mereka mau bertani, bercocok tanam atau beternak seperti kebanyakan warga desa lainnya, maka pendapatannya sebagai guru bisa mereka tabung untuk menyongsong hari tua. Dengan menyimak kondisi ekonomi guru desa tadi, tidaklah mustahil kalau kehidupan mereka ternyata dapat lebih baik daripada warga desa umumnya.

Dari uraian di muka, dapatlah ditarik kesimpulan, guru desa cenderung memiliki status sosial dan kondisi ekonomi yang lebih baik daripada guru kota. Adanya kehidupan yang lebih baik daripada masyarakat desa umumnya, ditambah status "keguruannya" itu menjadikan status guru desa terasa menonjol pada masyarakatnya, masyarakat desa. Dan ini merupakan "modal" yang cukup berharga bagi guru desa, yakni dikaitkan dengan peranannya dalam pembangunan desa.

VII. Peranan Guru Desa
Setiap individu yang berperanserta dalam pembangunan desa dituntut untuk dapat berperan sebagai komunikator, motivator, pelopor, dan dinamisator masyarakat desa. Demikian pula guru desa, ia pun dituntut untuk dapat berperan seperti itu.

Pada guru, paling tidak, terdapat dua potensi : internal dan eksternal. Potensi internal ini meliputi minat, bakat, dan kemampuan guru desa untuk berkiprah dalam pembangunan desa. Potensi eksternal mencakup status kedinasan, status sosial, dan kondisi ekonomi guru desa yang "khas".

Peranan yang diharapkan dapat dimainkan guru desa untuk pembangunan desa ialah sebagaimana dielaborasi di bawah ini.

(1) Komunikator

Guru desa merupakan komunikator yang menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat desa (=komunikan). Media yang dapat digunakan olehnya dapat berupa saresehan, rapat minggon, penyuluhan terpadu, atau sambung rasa. Tentu saja para guru tidak melupakan misi utamanya sebagai pendidik.

(2) Motivator

Sebagai motivator, guru desa sesudah mengetahui kesulitan-kesulitan dan permasalahan yang terdapat pada masyarakat desa, berupaya memberikan dorongan penggugah semangat kepada warga desa supaya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan dan permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan. Caranya ialah melalui komunikasi langsung, tatap muka, antarpribadi. Cara ini terbukti paling efektif, karena terdapat kontak kejiwaan yang pengaruhnya besar sekali bagi warga desa. Mereka merasa diperhatikan oleh "orang-orang intelek" dan mereka bangga kerenanya. Kebanggaan itu diharapkan dapat memacu kegiatan pembangunan yang mereka kerjakan.

(3) Pelopor

Melalui perannya ini, guru desa, mau tidak mau, harus menghasilkan sesuatu bagi masyarakat desa. "Sesuatu" itu bermanfaat untuk mereka. Bisa meneladani warga desa dengan perilaku modern (yaitu : yang menghargai waktu, berpikir sistematis, berpandangan ke masa depan, menghargai prestasi kerja, bersikap toleran, dan sebagainya), bisa pula selalu menjadi "ujung tombak" berbagai kegiatan pembangunan yang ada di desa. Kepeloporan guru desa dalam pembangunan ini akan sangat menunjang pelbagai aktivitas pembangunan yang dilaksanakan masyarakat desa. Bukankah guru itu "digugu" dan "ditiru"?

(4) Dinamisator

Peranan guru sebagai dinamisator pembangunan desa mengharuskan ia untuk mampu meredam dan mendinamiskan gejolak-gejolak sosial yang muncul di desa, sebagai ekses pembangunan. Tentu saja peranan ini dilakukannya bersama-sama dengan aparat pemerintah setempat. Hal ini memerlukan kematangan jiwa dan kedewasaan pribadi guru desa. Tantangan ini justru menggugat peran aktif guru desa.

VIII. Penutup

Sudah barang tentu keempat peranan di atas tidak ada yang sempurna yang dimainkan guru desa secara serentak. Boleh jadi ada yang menguasai satu atau dua peranan saja, mungkin ada pula yang lebih. Hal ini tidaklah menjadi suatu persoalan benar.

Yang menjadi masalah ialah, sudahkah guru desa memerankah salah satu dari keempat peranan tadi secara nyata dan sungguh-sungguh demi kemajuan masyarakat desa lewat pembangunan desanya? Jawabannya tentulah berpulang kepada diri pribadi guru masing-masing.

Agaknya kontribusi guru bagi pembangunan desa tidaklah kecil. Ia tergantung dan teramat bergantung kepada kemauan dan kesediaan guru desa guna menerjunkan dirinya ddi tengah-tengah kancah pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan di seluruh pelosok wilayah tanah air kita. Adanya mina, bakat, kemampuan, kerelaan untuk berkorban, dan mengabdi serta dibarengi dengan kesabaran dari para guru adalah kunci keberhasilan partisipasi mereka dalam pembangunan desa.

Sumbe dari:
Pendidikan.net
Wikipedia
dan sumber relevant lainnya.

Pendidikan Kenegaraan dan Kewarganegaraan

Civic Education

By:

Arip Nurahman

Indonesia University of Education, Bandung. Indonesia

&

Follower Open Course Ware at MIT-Harvard University, U.S.A.

Civics is the study of citizenship and government with particular attention given to the role of citizens in the operation and oversight of government.

Within given political tradition or ethical tradition, civics refers to education in the obligations and the rights of the citizens under that tradition. When these change, so often does the definition of civics. Related education in history, religion and media literacy is often included. In the United States, this is the explicit rationale for public education—to ensure the United States Constitution is upheld by citizens who must, at least, know what it is.

When applied to cities and their organization, it is often very difficult to distinguish civics from theories of urban planning. When applied to rural areas, it is difficult to distinguish from theories of rural development. The history of civics dates back to the earliest theories of these by Plato in ancient Greece and Confucius in ancient China. These in general have led to modern distinctions between the West and the East, and two very different concepts of right and justice and ethics in public life.

Of special concern are the choice of a form of government and (if this is any form of democracy) the design of an electoral system and ongoing electoral reform. This involves explicitly comparing voting systems, wealth distribution and the decentralization of political and legal power, control of legal systems and adoption of legal codes, and even political privacy—all seen as important to avoid a dystopic carceral state or a lapse into some undesirable state of totalitarianism or theocracy. Each of these concerns tends to make the process of governance different, as variations in these norms tend to produce a quite different kind of state. Civics was often simply concerned with the balance of power between say an aristocracy and monarchy—a concern echoed to this day in the struggles for power between different levels of rulers—say of the weaker nation-states to establish a binding international law that will have an effect even on the stronger ones. Thus world government is itself properly a civic problem.

· On smaller scales, modern human development theory attempts to unify ethics and small-scale politics with the urban and rural economics of sustainable development. Notable theorists including Jane Jacobs and Carol Moore argue that political secession of either cities or distinct bioregions and cultures is an essential pre-requisite to applying any widely shared ethics, as the ethical views of urban and rural people, different cultures or those engaged in different types of agriculture, are irreconcilably different. This extreme advocacy of decentralization is hardly uncommon, and leads to the minimal theory of civics - anarchism.

Civic theory

Most civic theories are more trusting of public institutions, and can be characterizing on a scale from least (mob rule) to most (the totalitarian) degree of trust placed in key public institutions. At the risk of extreme oversimplification, an historical view of civic theory in action suggests that the theories be ranked as follows:

· Ochlocracy (aka: Mob Rule) — trusting of the instincts and power of large groups—no consistent civics at all.

· Anarchism — no government or other hierarchy, a common ethical code enforced only by personal governance and voluntary association.

· Minarchy — a minimal hierarchy—e.g. sometimes said to include eco-anarchism

· Libertarianism — a philosophy based on the premise that in order to maximize personal freedom, society should value the acquisition of private property over the public good.

· Direct democracy — decisions made directly by citizens without guidance or moral suasion, e.g. as advocated by H. Ross Perot, usually relying on multiple choice laid out by experts

· Deliberative democracy — decisions made by locally-grouped citizens obligated to participate in consensus decision making process, e.g. as advocated by Ralph Nader

· Bioregional democracy — a deliberative democracy regulated by a caste of highly-qualified scientific advisors (both ecologists and ethicists) who can use scientific method to challenge or veto major ecological decisions, means of measuring well-being or selecting criteria for moral purchasing by the entire bioregional state

· Technocracy — reliance on castes of scientists, e.g. doctors to rule society, and define risk for the whole society - sometimes generalized into anticipatory democracy. Can be interpreted as leading to or including kleptocracy

· Theocracy - government lead by religion, beliefs or culture. May be led by powerful religious figures such as the Pope and follows rules based on religious documents.

· Aristocracy — general trust in one class in society to rule and protect, e.g. members of particular noble families that have worked for and/or defended the community across many generations (i.e. "old" money), upholding traditions, standards of living, art, culture, commerce, and defense. Not to be confused with plutocracy, where rule is based solely on financial wealth.

· Constitutional monarchy — a monarch, possibly purely symbolic and devoted to moral example, avoiding vesting such popularity in any less trustworthy political figure—typically tied to at least some deliberative institutions, and making the monarch a tiebreaker or mediator or coach, e.g. Queen Elizabeth II and Tony Blair

· Representative democracy — a political class of elected representatives is trusted to carry out duties for the electors - these may be responsible to any group in society, or none, once elected.

· Absolute monarchy — a monarch who rules for life and can pass on this rule to his or her heirs, but is responsible to some social ideal or culture that has trained him or her to carry out these duties, e.g. Louis XIV, Hirohito, most dynastic Emperors, Augustus Caesar.

· Dictatorship — a political or military ruler who has the powers of the monarch, but whose basis for rule is not hereditary, but based upon military or political power, or by popular election, e.g. Benito Mussolini, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Julius Caesar, Josef Stalin, Mao ZeDong.

· Socialism - a broad array of ideologies and political movements with the goal of a socio-economic system in which property and the distribution of wealth are subject to control by the community for the purposes of increasing social and economic equality and cooperation.

Note: examples are included only to help familiarize readers with the basic idea of the scale—they are not intended to be conclusive or to categorize these individuals other than the civics that they exercise or exemplify.

Civics refers not to the ethical or moral or political basis by which a ruler acquires power, but only to the processes and procedures they follow in actually exercising it. Thus, some figures, e.g. Napoleon, count as totalitarian because they instituted a legal code and altered rules of succession to favor themselves and their families. Meanwhile, other figures who were arguably more cruel or arbitrary are ranked as examples of lesser public trust, because in practice they followed clearer procedures.

http://www.cce-indonesia.org/

Center for Civic Education Indonesia

Gedung Jiwasraya, 2nd floor. Jl RP Soeroso 41 Menteng, Jakarta Pusat 10350 Tel/Fax : 62 21 31907958 e-mail: civitas@bit.net.id

Indonesia Version

Dalam buku Belajar Civic Education dari Amerika, dijelaskan bahwa Civic Education adalah pendidikan- untuk mengembangkan dan memperkuat dalam atau tentang pemerintahan otonom (self government). Pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warga negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri; mereka tidak hanya menerima didikte orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain. Yang pada akhirnya cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warganegara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya Dalam demokrasi konstitusional, civic education yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan oleh karenanya mengakomodasi pihak lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai (Benjamin Barber, 1992)

Tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik ditingkat lokal, maupun nasional. Hasilnya adalah dalam masyarakat demokratis kemungkinan mengadakan perubahan sosial akan selalu ada, jika warga negaranya mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk mewujudkannya. Partisipasi warga negara dalam masyarakat demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Partisipasi semacam itu memerlukan:

(1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu,

(2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris,

(3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu, dan

(4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prisip fundamental demokrasi.

Dalam civic education juga didalamnya mengembangkan tiga komponen utama: pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic skills), dan watak-watak kewarganegaraan (civic dispositions).

Civic Education memberdayakan warganegara untuk dapat membuat pilihan yang bijak dan penuh dengan kesadaran dari berbagai alternatif yang ditawarkan, memberikan pengalaman-pengalaman dan pemahaman yang dapat memupuk berkembangnya komitmen yang benar terhadap nilai-nilai dan prinsip yang memberdayakan sebuah masyarakat bebas untuk tetap bertahan.

Civic Education bukan hanya meningkatkan partisipasi warga negara, tetapi juga menanamkan partisipasi yang berkompeten dan bertanggungjawab dan kompeten harus didasarkan pada perenungan (refleksi), pengetahuan dan tanggung jawab moral.

Ace Suryadi mengatakan bahwa Civic Education menekankan pada empat hal :

1. Pertama, Civic Education bukan sebagai Indoktrinasi politik, Civic Education sebaiknya tidak menjadi alat indoktrinasi politik dari pemerintahan yang berkuasa. Civic Education seharusnya menjadi bidang kajian kewarganegaraan serta disiplin lainnya yang berkaitan secara langung denga proses pengembangan warga negara yang demokratis sebagai pelaku-pelaku pembengunan bangsa yang bertanggung jawab.

2. Kedua, Civic Education mengembangkan state of mind, pembangunan karakter bangsa merupakan proses pembentukan warga negara yang cerdas serta berdaya nalar tinggi. Civic education memusatkan perhatian pada pembentukan kecerdasan (civic intelligence), tanggung jawab (civic responbility), dan partisipasi (civic participation) warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi. Demokrasi dikembangkan melalui perluasan wawasan, pengembangan kemampuan analisis serta kepekaan sosial bagi warga negara agar mereka ikut memecahkan permasalahan lingkungan. Kecakapan analitis itu juga diperlukan dalam kaitan dengan sistem politik, kenegaraan, dan peraturan perundang-undangan agar pemecahan masalah yang mereka lakukan adalah realistis.

3. Ketiga, Civic Education adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan mengajar yang selama ini seperti menuangkan air kedalam gelas (watering down) seharusnya diubah menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logika. Civic education membelajarkan siswa memiliki kepekaan sosial dan memahami permasalahan yang terjadi dilingkungan secara cerdas. Dari proses itu siswa dapat juga diharapkan memiliki kecakapan atau kecerdasan rasional, emosional, sosial dan spiritual yang tinggi dalam pemecahan permasalahan sosial dalam masyarakat.

4. Keempat, Civic Education sebagai lab demokrasi, sikap dan perilaku demokratis perlu berkembang bukan melalui mengajar demokrasi (teaching democracy), akan tetapi melalui penerapan cara hidup berdemokrasi (doing democracy) sebagai modus pembelajaran. Melalui penerapan demokrasi, siswa diharapkan akan seceptnya memahami bahwa demokrasi itu penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini civic education lebih dipentingkan karena menekankan pada:

Pertama, Civic Education tidak hanya sekadar melayani kebutuhan-kebutuhan warga dalam memahami masalah-masalah sosial politik yang terjadi , tetapi lebih dari itu. Ia pun memberikan informasi dan wawasan tentang berbagai hal menyangkut cara-cara penyelesaian masalah . dalam kontek ini, civic education juga menjanjikan civic knowledge yang tidak saja menawarka solusi alternatif, tetapi juga sangat terbuka dengan kritik (kontruktif). Kedua, Civic education dirasakan sebagai sebuah kebutuhan mendesak karena merupakan sebuah proses yang mempersiapkan partisipasi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis.

Pendidikan yang bersifat demokratis, harus memiliki tujuan menghasilkan tujuan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuan kan peran warga dalam masyarakat demokratis.

Guna membangun masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan agar warganya dapat mengkritisi dan memahami permasalahan yang ada. Dengan demikian civic education akan menghasilkan suatu pendidikan yang demokratis dengan melahirkan generasi masa depan yang cerdas, terbuka, mandiri dan demokratis.

Sehingga diharapkan civic education dapat memberikan nilai-nilai demokrasi dengan tujuan : Pertama, Dapat memberikan sebuah gambaran mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari integral suatu bangsa dalam upaya mendukung terealisasinya proses transisi menuju demokrasi, dengan mengembangkan wacana demokrasi, penegakan HAM dan civil society dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, Menjadikan warga negara yang baik (good citizen) menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan semangat demokrasi keadaban, egaliter serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Ketiga, Meningkatkan daya kritis masyarakat sipil. Keempat, Menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat sipil secara aktif dalam setipa kegiatan yang menunjang demokratisasi, penegakan HAM dan perwujudan civil society.

• Numbers. In a little over three years, CCE has trained more than 5300 teachers in innovative civic education instructional strategies, these teachers have gone on to teach over 324,000 students in pesantrens, madrasah, Catholic, public and private schools.

• Reach. In 17 provinces, CCE has conducted teacher training in locations that literally reach from end to end across the vast Indonesian archipelago. Shortly after the Tsunami crisis this year, CCE conducted teacher training in Aceh, Indonesia's North-westernmost province. At the Easternmost part of the archipelago, CCE has trained teachers in the Bird's Head Peninsula of Papua, a site that, from Jakarta, requires four plane flights and a five-hour boat journey.

• Partners. In addition to an excellent working relationship with the Indonesian National Ministry of Education, CCE has developed extensive and productive partnerships with Nahdatul Ulama (NU) and Muhammadiyah, Indonesia's, and indeed the World's, largest Islamic organizations. Both organizations have partnered with CCE in a meaningful way - dedicating financial resources, teacher time and facilities to CCE teacher training.

• Network. At over 25 universities across Indonesia, CCE has created a responsive network of teacher trainers, who not only train in-service teachers in the field, but are also training their own pre-service teachers in student-centered and democratic civic education strategies.

• Youth Leadership Exchanges. For five years, students from pesantrens, public and private schools across Indonesia have participated in programs where CCE has identified, recruited, managed and selected participants to participate in democracy and civic education leaders programs. These programs take place in Southern Virginia and Washington D.C., in conjunction with our partner organization Legacy International. Students not only learn about civic education and democracy, but also meet Americans in their homes and workplaces.

• School and Community Leaders Visitors Programs. CCE, in cooperation with its partners at NU and Muhammadiyah, and other organizations, will manage Indonesia operations for the US State Department's Indonesian Schools and Community Leaders visitors program this year. In these program, school leaders, many of them Kyai, or Islamic spiritual and political leaders, will have the opportunity to visit the United States, live with host families, study American approaches to education, meet American counterparts and see the United States through their own eyes.

Profil Sekolah Teladan:

http://taruna-nusantara-mgl.sch.id/id/

Pada tanggal 14 Juli 1990, sebuah sekolah menengah atas yang berlokasi di Jl. Raya Purworejo Km5, Magelang, diresmikan langsung oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Try Sutrisno, dengan nama SMA Taruna Nusantara.

Penyelenggaraan pendidikan SMA TN diarahkan sesuai haluan LPTTN yang berisikan tiga wawasan (Tri Wawasan), yaitu wawasan kebangsaan, wawasan kejuangan, dan wawasan kebudayaan. Setiap langkah dan upaya pencapaian tujuan pendidikan harus diwarnai dan dijiwai Tri Wawasan tersebut.

Wawasan Kebangsaan

Implementasi dari wawasan ini terletak dalam pembinaan kehidupan berasrama penuh yang dikembangkan secara luas dan menjadi nafas kehidupan sehari-hari yang kesemuanya bermuara pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Wawasan Kejuangan

Implementasi wawasan ini berupa pembinaan jiwa kejuangan yang tinggi terhadap tugas-tugas, tidak mudah putus asa, etos kerja keras dan disiplin tinggi, serta berorentasi prestasi.

Untuk itu siswa diberikan iklim kompetisi yang tinggi, tantangan-tantangan berupa tugas-tugas yang dapat menggali pengerahan potensi siswa baik bidang akademis, kepribadian maupun jasmani, yang juga akan merangsang pengembangan kreativiasnya.

Wawasan Kebudayaan

Implementasi dari wawasan ini adalah terciptanya masyarakat mini Pancasila di dalam kehidupan kampus SMA TN. Nilai-nilai dasar yang bersumber dari budaya dasar bangsa Indonesia dikembangkan sccara intensif melalui pengaturan kehidupan sehari-hari. Cara hidup yang sesuai dengan budaya dasar bangsa tersebut tercermin dalam sistem pamong yang saling asah asih asuh dan bersendikan kekeluargaan dan kebersamaan.

Penanaman etika dan tatakrama serta norma-nonna masyarakat, pola hidup sederhana dan saling membantu serta kerja sama. Etos kerja keras dan disiplin tinggi yang tetap dipadu dengan pengembangan kreativitas serta kemampuan apresiasi terhadap hasil-hasil budaya. Selain itu dikembangkan kemampuan atau daya saing terhadap arus budaya asing yang semakin deras.

Sumber:

1. Wikipedia

2. Fachrul Razi

3. Center for Civic Education Indonesia

Perbaikan:

Ke-1: 15-10-2009

dan lainnya.

Arip Nurahman

Guru dan Dosen Profesional

GURU SEBAGAI PENDIDIK DAN TENAGA PROFESIONAL

GURU SEBAGAI PENDIDIK & TENAGA PROFESSIONAL

Diedit dan ditambah
oleh:

Bapak Endang J. S.Pd., Bapak Drs. Ahmad S. dan Bapak Drs. Nanang S.

SMAN 1 Banjar, Jawa Barat

Arip Nurahman

Indonesia University of Education, Bandung. Indonesia

&

Open Course Ware at The Massachusetts Institute of Technology (MIT)-Harvard University Cambridge, Massachusetts, United States

Tulisan ini Kami Persembahkan Kepada Almarhum Drs. Wawan Gunawan

(Kepala Sekolah SMAN 1 Banjar, Jawa Barat, Indonesia)

Yang sampai Akhir Hayatnya mengabdikan dirinya terhadap dunia Pendidikan

Hymne Guru

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru
Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku
Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku
Sebagai prasasti terima kasihku
Tuk pengabdianmu

Engkau sabagai pelita dalam kegelapan
Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan
Engkau patriot pahlawan bangsa
Tanpa tanda jasa

Keterangan :
Pahlawan tanda jasa adalah sebutan bagi para guru.

Selamat Jalan Bapak! Semangat dan Harapan mu akan kami teruskan

Abstract

In education, a teacher is one who helps students or pupils, often in a school, as well as in a family, religious or community setting. A teacher is an acknowledged guide or helper in processes of learning. A teacher's role may vary between cultures. Academic subjects are emphasized in many societies, but a teacher's duties may include instruction in craftsmanship or vocational training, spirituality, civics, community roles, or life skills. In modern schools and most contemporary occidental societies, where scientific pedagogy is practiced, the teacher is defined as a specialized profession on the same level as many other professions.


Introduction

Professional educators

Teaching may be carried out informally, within the family (see Homeschooling) or the wider community. Formal teaching may be carried out by paid professionals. Such professionals enjoy a status in some societies on a par with physicians, lawyers, engineers, and accountants (Chartered or CPA).

A teacher's professional duties may extend beyond formal teaching. Outside of the classroom teachers may accompany students on field trips, supervise study halls, help with the organization of school functions, and serve as supervisors for extracurricular activities. In some education systems, teachers may have responsibility for student discipline.

Around the world teachers are often required to obtain specialized education and professional licensure. The teaching profession is regarded for having a body of specialised professional knowledge, codes of ethics and internal monitoring.

There are a variety of bodies designed to instill, preserve and update the knowledge and professional standing of teachers. Around the world many governments operate teacher's colleges, which are generally established to serve and protect the public interest through certifying, governing and enforcing the standards of practice for the teaching profession.

The functions of the teacher's colleges may include setting out clear standards of practice, providing for the ongoing education of teachers, investigating complaints involving members, conducting hearings into allegations of professional misconduct and taking appropriate disciplinary action and accrediting teacher education programs. In many situations teachers in publicly funded schools must be members in good standing with the college, and private schools may also require their teachers to be college members. In other areas these roles may belong to the State Board of Education, the Superintendent of Public Instruction, the State Education Agency or other governmental bodies. In still other areas Teaching Unions may be responsible for some or all of these duties.

Pedagogy and teaching

In education, teachers facilitate student learning, often in a school or academy or perhaps in another environment such as outdoors. A teacher who teaches on an individual basis may be described as a tutor.

The objective is typically accomplished through either an informal or formal approach to learning, including a course of study and lesson plan that teaches skills, knowledge and/or thinking skills. Different ways to teach are often referred to as pedagogy. When deciding what teaching method to use teachers consider students' background knowledge, environment, and their learning goals as well as standardized curricula as determined by the relevant authority. Many times, teachers assist in learning outside of the classroom by accompanying students on field trips. The increasing use of technology, specifically the rise of the internet over the past decade has begun to shape the way teachers approach their role in the classroom.

The objective is typically a course of study, lesson plan, or a practical skill. A teacher may follow standardized curricula as determined by the relevant authority. The teacher may interact with students of different ages, from infants to adults, students with different abilities and students with learning disabilities.

Secondary School Teachers

Perhaps the most significant difference between primary and secondary teaching in the UK is the relationship between teachers and children. In primary schools each class has a teacher who stays with them for most of the week and will teach them the whole curriculum. In secondary schools they will be taught by different subject specialists each session during the week and may have 10 or more different teachers. The relationship between children and their teachers tends to be closer in the primary school where they act as form tutor, specialist teacher and surrogate parent during the course of the day.

This is true throughout most of the United States as well. However, alternative approaches for primary education do exist. One of these, sometimes referred to as a "platoon" system, involves placing a group of students together in one class that moves from one specialist to another for every subject. The advantage here is that students learn from teachers who specialize in one subject and who tend to be more knowledgeable in that one area than a teacher who teaches many subjects. Students still derive a strong sense of security by staying with the same group of peers for all classes.

Co-teaching has also become a new trend amongst educational institutions. Co-teaching is defined as two or more teachers working harmoniously to fulfill the needs of every student in the classroom. Co-teaching focuses the student on learning by providing a social networking support that allows them to reach their full cognitive potential. Co-teachers work in sync with one another to create a climate of learning.

Teacher Conditions in Indonesia

Oleh: Fima Rosyidah

(fmzahra@yahoo.com)
Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, FBS, Universitas Negeri Yogyakarta

Berbicara tentang cita-cita anak-anak di masa sekarang tentu sudah akan berbeda dengan 20 bahkan 10 tahun yang lalu, dimana lebih banyak anak yang bercita-cita menjadi dokter, pengacara, maupun pilot. Kemudian dimana anak-anak memposisikan guru? Bukankah setiap hari mereka selalu berhadapan dengan guru mereka dan berinteraksi dengan mereka?

Berbicara mengenai guru, tentu yang akan terlintas dalam benak kita adalah gaji yang sedikit serta kualitas mereka. Jika kita sering memperhatikan berita-berita yang ada di surat kabar, cerita tentang nasib guru bukanlah cerita yang menyenangkan, akan tetapi cerita yang suram dan menyedihkan. Misalnya nasib guru kontrak yang ada di wilayah-wilayah pelosok Indonesia. Hal ini tentu dapat dijadikan refleksi bagi institusi penghasil guru serta pemerintah.

Ketika kondisi pendidikan di Indonesia semakin memprihatinkan, dimana biaya pendidikan semakin mahal, masyarakat menuntut kualitas pengajaran yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Freire (2002), pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang ajeg, yaitu pengajar, pelajar atau anak didik, serta realitas dunia, maka kita tidak dapat menyalahkan guru semata yang mungkin dinilai tidak qualified untuk mengajar, melainkan kita juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang lain yang mendukung kondisi pendidikan kita.

Peningkatan kualitas para guru memang masih dipertanyakan sampai sekarang ini. Fenomena yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa banyak para sarjana di bidang non kependidikan mengambil alternatif program tambahan Akta IV atau program kependidikan guna mendapat sertifikat supaya dapat menjadi guru. Pada umumnya mereka mengambil alternatif Akta IV sebagai alternatif terakhir mengingat pekerjaan yang lain sangat sulit diperoleh. Bagaimana dengan kualitas mereka, benarkah mereka mampu menjadi guru sebagai tenaga profesional?

Terkadang manusia melihat suatu jenis pekerjaan berdasarkan prestigenya. Seperti menjadi dokter tentu masyakarat akan lebih menghargainya dibandingkan guru. Selain gaji yang berbeda, proses pembelajaran yang dijalani oleh calon dokter juga berbeda dengan calon guru. Sehingga sudah merupakan hal yang lumrah dimana gaji yang mereka peroleh di masa bekerjanya cukup besar yaitu seimbang dengan biaya yang dikeluarkan selama proses belajar untuk menjadi dokter.

Alangkah bahagianya para guru itu jika mendapatkan reward yang hampir sama dengan dokter. Mereka tidak harus terus mengemban label "pahlawan tanpa tanda jasa" bukan? Sebaiknya institusi penghasil guru perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Memperbaiki kurikulum perkuliahan dengan menekankan pada kompetensi guru yang berkualitas; 2) Memasukkan program pembekalan lapangan dalam proses belajar-mengajar selama jangka waktu 1 tahun di sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pengajar sebagai wahana pembentukan tenaga guru yang profesional.

Kemudian dari pemerintah diharapkan dapat melaksanakan program penempatan guru di wilayah-wilayah pelosok Indonesia yang masih banyak mnembutuhkan guru dengan memberikan gaji yang sesuai, oleh karena itu anggaran pendidikan perlu ditingkatkan. Peningkatan anggaran ini tidak hanya untuk mensejahterakan guru sebagai tenaga pengajar, melainkan juga untuk mengembangkan program-program untuk meningkatkan mutu pendidikan. Semua usaha ini jika dapat dilaksanakan secara sinergis maka sedikit demi sedikit akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang selama ini masih merupakan suatu impian masyarakat Indonesia pada umumnya.

Teaching around the world

There are many similarities and differences among teachers around the world. In almost all countries teachers are educated in a university or college. Governments may require certification by a recognized body before they can teach in a school.

England and Wales

Main article: Education in the United Kingdom

Nursery, Primary and Secondary School teachers ranged from £20,133 to £41,004 in September 2007, although some salaries can go much higher depending on experience.^[1] Preschool teachers may earn £20,980 annually.^{[citation needed]} State school teachers must have at least a bachelor's degree, complete an approved teacher education program, and be licensed.

Many counties offer alternative licensing programs to attract people into teaching, especially for hard-to-fill positions. Excellent job opportunities are expected as retirements, especially among secondary school teachers, outweigh slowing enrollment growth; opportunities will vary by geographic area and subject taught.^{[citation needed]}

France

Main article: Education in France

In France, teachers, or professors, are mainly civil servants, recruited by competitive examination.

Republic of Ireland

Main article: Education in Ireland

Salaries for primary teachers in the Republic of Ireland depend mainly on seniority (i.e. holding the position of principal, deputy principal or assistant principal), experience and qualifications. Extra pay is also given for teaching through the Irish language, in a Gaeltacht area or on an island. The basic pay for a starting teacher is €31,028 p.a., rising incrementally to €57,403 for a teacher with 25 years' service. A principal of a large school with many years' experience and several qualifications (M.A., H.Dip., etc.) could earn over €90,000.^[2]

Scotland

Main article: Education in Scotland

In Scotland, anyone wishing to teach must be registered with the General Teaching Council for Scotland (GTCS). Teaching in Scotland is an all graduate profession and the normal route for graduates wishing to teach is to complete a programme of Initial Teacher Education (ITE) at one of the seven Scottish Universities who offer these courses. Once successfully completed, 'Provisional Registration' is given by the GTCS which is raised to 'Full Registration' status after a year if there is sufficient evidence to show that the 'Standard for Full Registration' has been met.^[3]

For salary year beginning April 2008, unpromoted teachers in Scotland earned from £20,427 for a Probationer, up to £32,583 after 6 years teaching, but could then go on to earn up to £39,942 as they complete the modules to earn Chartered Teacher Status (requiring at least 6 years at up to two modules per year.) Promotion to Principal Teacher positions attracts a salary of between £34,566 and £44,616; Depute Head, and Head teachers earn from £40,290 to £78,642.^[4]

United States

Main article: Education in the United States

Further information: Paraprofessional educator

In the United States, each state determines the requirements for getting a license to teach in public schools. The Bureau of Labor Statistics estimates that there are 1.4 million elementary school teachers,^[5] 600,000 middle school teachers,^[6] and 1 million secondary school teachers employed in the U.S.^[7]

US teachers are generally paid on graduated scales, with income depending on experience. Salaries vary greatly depending on state, relative cost of living, and grade taught. The median salary for all primary and secondary teachers was $46,000 in 2004, with the average entry salary for a teacher with a bachelor's degree being an estimated $32,000. Median salaries for preschool teachers, however, were less than half the national median for secondary teachers, clock in at an estimated $21,000 in 2004.^[8] For high school teachers, median salaries in 2007 ranged from $35,000 in South Dakota to $71,000 in New York, with a national median of $52,000.^[9] Some contracts may include long-term disability insurance, life insurance, emergency/personal leave and investment options.^[10] The American Federation of Teachers' teacher salary survey for the 2004-05 school year found that the average teacher salary was $47,602.^[11] In a salary survey report for K-12 teachers, elementary school teachers had the lowest median salary earning $39,259. High school teachers had the highest median salary earning $41,855.^[12]

Stress

As a profession, teaching has very high levels of Work-Related Stress (WRS)^[13] which are listed as amongst the highest of any profession in some countries, such as the United Kingdom. The degree of this problem is becoming increasingly recognized and support systems are being put into place.^[14][15]

Spiritual teacher

Main article: Spiritual teacher

In Hinduism the spiritual teacher is known as a guru. Traditionally, a spiritual seeker would revere his or her guru highly, and demonstrate utmost submission and humility through menial service in order to prove worthy to be a recipient of the knowledge the guru has attained by initiation practices. There are many sayings on the teacher like "Guru devo bhava" (Guru is God), which reflects of the esteem associated with a guru's role.

In the Latter Day Saint movement the teacher is an office in the Aaronic priesthood, while in Tibetan Buddhism the teachers of Dharma in Tibet are most commonly called a Lama. A Lama who has through phowa and siddhi consciously determined to be reborn, often many times, in order to continue their Bodhisattva vow is called a Tulku.

There are many concepts of teachers in Islam, ranging from mullahs (the teachers at madrassas) to ulemas.

A Rabbi is generally regarded as the Jewish spiritual teacher.

See also

Wikimedia Commons has media related to:

Teaching

• Certified teacher
• Paraprofessional educator
• College of Education
• Student teacher
• Teacher's union
• Substitute teacher

External links

• Teachingzone

References

1. ^ http://www.tda.gov.uk/upload/resources/pdf/t/teacher_salaries.pdf 'Teacher Salaries from September 2007' TDA (Training and Development Agency)
2. ^ Department of Education & Science - - Education Personnel
3. ^ Training to be a teacher GTC Scotland
4. ^ Teach in Scotland
5. ^ Elementary School Teachers, Except Special Education
6. ^ Middle School Teachers, Except Special and Vocational Education
7. ^ Secondary School Teachers, Except Special and Vocational Education
8. ^ "U.S. Department of Labor: Bureau of Labor Statistics. (July 18, 2007). Teachers—Preschool, Kindergarten, Elementary, Middle, and Secondary: Earnings.". Retrieved on 2007-10-11.
9. ^ "U.S. Department of Labor: Bureau of Labor Statistics. (August, 2007). Spotlight on Statistics: Back to School.". Retrieved on 2007-10-11.
10. ^ "Make It Happen: A Student's Guide," National Education Association. Retrieved 7/5/07.
11. ^ 2005 "Survey & Analysis of Teacher Salary Trends," American Federation of Teachers. Retrieved 8/5/07.
12. ^ 2008 "Teacher Salary- Average Teacher Salaries" PayScale. Retrieved 9/16/08.
13. ^ Work-Related Stress in teaching
14. ^ Teacher Support for England & Wales
15. ^ Teacher Support for Scotland
16. ^ Goorian, Brad (December 1999). "Sexual Misconduct by School Employees.". ERIC Digest (134): p.1. ERIC #: ED436816. Retrieved on 2008-01-17.
17. ^ Shakeshaft, Charol (June 2004). "Educator Sexual Misconduct: A Synthesis of Existing Literature" (PDF) p. 28. U.S. Department of Education, Office of the Under Secretary. Retrieved on 2008-01-17.
18. ^ Educator Sexual Misconduct: A Synthesis of Existing Literature see page 8 and page 20
19. ^ http://www.foxnews.com/story/0,2933,432881,00.html

Look up schoolmarm in
Wiktionary, the free dictionary.

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Teacher"

Categories: Teaching | Educators | Education and training occupations

Sumber:

dari berbagai situs pendidikan

Semoga Bermanfaat.

Perbaikan:

ke-1: 14-10-2009