Jumat, 22 Januari 2010

Anngaran UN Bakal Turun

JAKARTA - Mendiknas M. Nuh memastikan anggaran ujian nasional (unas) bakal turun awal Februari nanti. Dengan demikian, dana itu bisa segera dialokasikan ke daerah untuk pelaksanaan ujian. Nuh menjelaskan, Departemen Pendidikan Nasional memahami kerisauan pemda menyangkut belum turunnya anggaran unas itu.

Namun, kata dia, selang dua minggu ini, sejatinya dana tersebut belum dibutuhkan untuk pencetakan soal unas. Sebab, tender soal unas baru akan dilakukan. "Dalam waktu dekat ini, proses tender sedang dalam persiapan. Sehingga, belum butuh biaya. Jadi, nggak langsung tender terus bayar. Bayarnya setelah ada pengumuman pemenang. Februari paling tidak anggaran sudah turun," jelas Nuh kemarin (14/1).

Rencananya, hari ini anggaran unas dibahas Departemen kementeriannya bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR. "Prinsipnya, anggaran sudah disetujui. Tinggal tunggu pencairannya saja," tambah mantan rektor ITS itu.

Nuh mengatakan, problem pencetakan soal unas dapat teratasi kendati Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) urung mengambil alih tugas itu. Nuh mengatakan, sejatinya PT tidak bermaksud menolak tugas itu. Sebab, percetakan yang dimiliki beberapa perguruan tinggi dinilai belum memadai untuk mencetak jumlah naskah ujian dengan skala besar. Karena itu, Mendiknas telah memandatkan kembali tugas itu kepada pemprov. "Satu-dua minggu ini, tender akan dilakukan," imbuh Nuh.

Menurut dia, yang penting saat ini adalah mengawal pencetakan soal unas. PT, kata dia, akan mengawal proses tersebut. Karena itu, Departemen Pendidikan Nasional juga minta pemprov, pemkab/pemkot, dan Irjen agar mempersiapkan pengawasan dengan baik. "Kami siapkan tugas masing-masing. Pemprov dan pemkab tugasnya apa? Demikian pula kepala sekolah," ujarnya. Pengawasan ketat akan dilakukan di semua lini. Mulai proses pencetakan dan pendistribusian soal, pelaksanaan ujian, hingga pemindaian lembar jawaban ujian nasional (LJUN).

Nuh mengimbau semua pihak mempersiapkan unas dengan baik. Sekolah dan siswa tidak usah khawatir ihwal dimajukannya jadwal ujian. Menurut dia, pemadatan materi bisa diupayakan dengan baik. Hal itu, kata Nuh, bergantung pada kesiapan sekolah dalam memberikan materi pelajaran.

Nuh menjelaskan, lebih baik saat ini Departemen konsentrasi pada persiapan unas. Tidak terjebak dengan pro-kontra ujian itu. Pasalnya, dalam raker bersama komisi X beberapa waktu lalu, sudah diputuskan untuk menyelenggarakan ujian itu. Syaratnya, hasil unas dipakai untuk pemerataan pendidikan dan salah satu syarat kelulusan. "Kalau ada yang minta agar unas hanya dipakai sebagai pemerataan saja, kenapa namanya ujian nasional? Kenapa nggak pemerataan nasional saja?" cetusnya. Menurut Nuh, sinergi keduanya akan semakin baik.

Secara terpisah, sejumlah anggota DPR mengakui memang masih menahan anggaran Rp 524 miliar yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan unas. "Unas tetap jalan, itu sepakat. Tapi, standarnya harus jelas dulu," ujar Ketua Kelompok Fraksi PKS di Komisi X Ahmad Zainuddin, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar